Zaman Meiji

Zaman Meiji
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Langsung ke: navigasi, cari
Meiji beralih ke halaman ini. Untuk kegunaan lainnya, lihat Meiji (disambiguasi).

Sejarah Jepang(Periode historis)
Paleolitik Jepang
Jōmon
Yayoi
Zaman Yamato
Kofun
Asuka
Nara
Heian
Kamakura
Restorasi Kemmu
Muromachi
Istana Utara dan Selatan
Sengoku
Azuchi-Momoyama
Edo
Akhir Keshogunan Tokugawa
Meiji
Restorasi Meiji
Taishō
Jepang dalam PD-I
Shōwa
Ekspansionisme Jepang
Pendudukan sekutu
Jepang pasca pendudukan
Heisei
Sejarah ekonomi
Sejarah pendidikan
Sejarah militer
Angkatan laut
Zaman Meiji (明治 ,Meiji?) (25 Januari 1868 - 30 Juli 1912) adalah salah satu nama zaman pemerintahan kaisar Jepang sewaktu Kaisar Meiji memerintah Jepang, sesudah tahun Keiō (慶応 ?) dan sebelum zaman zaman Taishō (大正 ?). Ibu kota pemerintahan dipindahkan dari Kyoto ke Tokyo.

[sunting] Restorasi Meiji
Artikel utama untuk bagian ini adalah: Kaisar Meiji, Restorasi Meiji, dan Penghapusan sistem domain
Pada 3 Februari 1867, Putra Mahkota Mutsuhito yang waktu itu berusia 15 tahun naik tahta untuk menggantikan ayahnya, Kaisar Kōmei. Nama zaman semasa Kaisar Meiji disebut zaman Meiji. Restorasi Meiji yang terjadi 1868 mengakhiri kekuasaan feodal Keshogunan Tokugawa.
Kebijakan dasar pemerintah Meiji dinyatakan dalam Sumpah Tertulis Lima Pasal tahun 1868. Isinya berupa pernyataan umum pemimpin Meiji dengan maksud mendorong moral dan dukungan keuangan bagi pemerintah yang baru. Isi kelima pasal tersebut ditafsirkan berbeda-beda, namun intinya kurang lebih adalah:
Pembentukan dewan secara luas di berbagai daerah, semua persoalan penting dimusyawarahkan bersama
Semua kalangan, atas dan bawah, harus bersatu dalam menjalankan urusan negara.
Rakyat biasa, begitu pula pejabat pusat dan militer, harus diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang diingini sehingga tidak mereka tidak bosan.
Kebijakan lama yang buruk ditinggalkan, dan semuanya dibiarkan berdasarkan hukum alam.
Pengetahuan harus dicari hingga ke seluruh dunia demi memperkuat fondasi kekuasaan kekaisaran.
Pemerintah Meiji memberi jaminan kepada kekuatan-kekuatan asing bahwa negaranya akan mematuhi perjanjian yang dibuat Keshogunan Tokugawa, dan menyatakan dirinya negaranya akan mematuhi hukum internasional.
Setelah penghapusan sistem domain, daimyo secara sukarela menyerahkan tanah kepemilikan dan catatan sensus mereka. Para daimyo mendapat tugas baru sebagai gubernur. Pemerintah pusat menanggung pengeluaran daerah dan membayar gaji samurai. Sistem domain (han) diganti menjadi sistem prefektur pada 1871, dan kekuasaan berada di tangan pemerintah pusat. Pejabat dari bekas Domain Satsuma, Domain Chōshū, Domain Tosa, dan Domain Hizen ditugaskan mengisi pos-pos kementerian.